Minggu, 06 November 2011

PARA praktisi dan pengamat masalah hukum

PARA praktisi dan pengamat masalah hukum di Sulsel juga mengakui lemahnya kinerja Pengadilan Tipikor Makassar hingga saat ini.Namun, solusinya bukan dihentikan melainkan moratorium atau penghentian sementara. Pengamat hukum Marwan Mas menilai, Pengadilan Tipikor yang ada di daerah hanya butuh ditidurkan sesaat, bukan dibubarkan secara permanen. Alasannya, proses pembubaran itu juga butuh proses panjang.“ Yah, 3 atau 6 bulan sambil menggembleng lagi pelaku penegak hukum yang ada di dalamnya,”ujar Marwan.

Sambil dihentikan sementara, kasus-kasus yang belum sempat disidangkan di Pengadilan Tipikor di daerah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. ”Mau kasusnya skala kecil hinggabesarharusdibawa ke Jakarta supaya jadi pelajaran,”katanya. Marwan juga menilai hakim- hakim yang terlibat di Pengadilan Tipikor masih diragukan integritasnya dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dia meminta Mahkamah Agung (MA) menggembleng lagi penegak hukum tersebut.

“Korupsi itu kejahatan terstruktur dan luar biasa, ditangani harus dengan luar biasa pula. Tidak hakim, jaksa, dan kepolisian, semuanya harus digembleng ulang untuk mengetahui sejauh mana kejahatan ini bisa merusak agar timbul kesadaran penegakan lebih serius, ”tuturnya.

Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Abdul Azis beraggapan sama.Dia meminta Pengadilan Tipikor yang sudah terbentuk agar dievaluasi. ”Tapi jangan dibubarkan atau dihentikan,” ujar Azis. Evaluasi yang dimaksudkan mencakup semua aspek, dari kinerja hakimnya hingga penerapan undang-undang tipikornya.” Peran hakim ad hoc harus lebih besar dan profesional, namun sejauh ini kami belum melihat itu, malah ikut-ikutan sama dengan hakim karir,”tuturnya.

Jumlah hakim ad hoc,menurut Azis,harus diperhitungkan. Apalagi untuk Makassar yang menangani dua provinsi, yaitu Sulsel dan Sulbar. Sementara jumlah hakim ad hoc hanya lima orang. ”Kita sadar saat ini masih dalam proses, namun disinilah letaknya evaluasi itu, sambil jalan sambil memperbaiki,” kata dia. Juru Bicara Pengadilan Tipikor Makassar Makmur kepada media kemarin, mengatakan rencana pembubaran Pengadilan Tipikor itu sama saja membuat penegakan hukum perkara korupsi di Indonesia berjalan mundur dari subtansi yang seharusnya.

“Pengadilan Tipikor juga merupakan amanat undang-undang,uang negara sudah banyak yang habis untuk itu. Jika nantinya dibubarkan, berarti undang-undang No 49/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berisi perintah pembentukan dianulir lagi,”katanya. Menurut Makmur, kinerja penegak hukum di Pengadilan Tipikor memang sedang diuji. Namun tidak lantas terjadi kesalahan harus segera dibubarkan.

” Biarkan kami berjalan dulu, tunggu hingga beberapa saat untuk melakukan evaluasi, lalu ditentukan akhirnya,”ujarnya. Penuturan Makmur itu beralasan. Hingga kini Pengadilan Tipikor Makassar baru berjalan lima bulan.Belum ada kasus korupsi yang diputus di pengadilan. Dia berharap, wacana itu untuk dipikirkan kembali guna memperhitungkan kerugian negara jika benar wacana tersebut disepakati.

Makmur bahkan melihat, alasan MA dalam pelemparan wacana ini berdasarkan banyaknya putusan bebas majelis hakim untuk para koruptor di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut dia,sebagai pelengkap dari KPK dan criminal justice system,Pengadilan Tipikor tidak bisa lepas.“Jadi kalau mau membubarkan Pengadilan Tipikor bubarkan juga KPK,karena jika tidak berarti akan berjalan pincang penegakan hukum di negara ini,”tutur Makmur yang tetap tak ingin Pengadilan Tipikor dibubarkan.

Pertengahan September lalu,15 Pengadilan Tipikor baru diresmikan sehingga target 2 tahun sejak undang-undang itu diresmikan sudah tercapai untuk semua provinsi di Indonesia. Kalau saat ini mau lagi dibubarkan, itu menjadi pekerjaan mubazir yang menyita waktu. Diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 40 terdakwa kasus korupsi divonis bebas di Pengadilan Tipikor.

Empat vonis bebas di Bandung, satu di Semarang, 14 Samarinda, dan 21 Surabaya. Untuk Makassar sendiri, sejauh ini belum ada yang vonis bebas.Namun beberapa kasus telah memasuki penuntutan. Dari 46 perkara korupsi yang terdaftar di Pengadilan Tipikor, hanya ada 3 korupsi dengan kerugian negara diatas Rp1 miliar, selebihnya di bawah Rp100 juta.
 
 
Copyright © 2015 Catatan Online All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho