Senin, 23 Juli 2012

Pelatih Cabor Renang Sulsel Andre Sentosa

Bulan puasa ini,cabang olahraga (cabor) renang yang akan diberangkatkan ke PON XVIII Riau September nanti tetap intens menggelar latihan walaupun durasinya berkurang. Pelatih cabor renang Sulsel Andre Sentosa mengatakan, bulan puasa ini ada perubahan waktu latihan untuk anak-anak asuhnya.

Waktu latihan dari sebelumnya enam kali sepekan dengan durasi lima jam berubah menjadi empat jam saja. Dia mengatakan, adanya kebijakan pengurangan waktu latihan tidak akan mengganggu kondisi fisik Hamgari dkk. “Durasi latihan empat jam sehari masih normal, ”katanya. Daya tahan tubuh atlet menurun jika waktu latihan kurang dari empat jam per hari.

“Walaupun kondisi fisik atlet cukup baik,jika waktu latihannya kurang dari empat jam pasti terganggu. Karena itu, mereka diminta jaga fisiknya,”ucapnya. Andre mengatakan, saat ini, anak-anak asuhnya tetap fokus latihan di Makassar. Tidak ada agenda try out.“Salah satu cabor yang tidak ikut try outke luar adalah renang,”ujarnya. Dengan kondisi seperti itu, dia berharap anak-anak asuhnya tetap tampil maksimal di PON XVIII nanti.

“Beban yang diberikan KONI kepada kami memang cukup berat yakni dua perunggu,” katanya. PON tahun ini,Sulsel hanya menurunkan tiga atletnya di PON,yakni Muhammad Hamgari, Resyanto,dan Panji Dwi Prasetyo. “Kami banyak berharap perolehan medali dari Hamgari, ”ucapnya. Sebab,pada Sea Age Group Swimming Champion yang berlangsung di Palembang, awal Juni lalu,Hamgari berhasil meraih 3 perak dan 1 perunggu.

“Untuk perak diraih dari 400 meter gaya ganti dada dan estafet,” ujarnya. Sementara perunggu diperoleh dari gaya ganti. Menurut Andre, capaian tersebut bisa menjadi acuan di PON nanti.“Jika tetap stabil, capaian di Pelembang bisa terulang di PON,”pungkasnya.

Selasa, 10 Juli 2012

Calon wakil Gubernur Nomor Urut 3 Basuki Tjahaja Purnama

Calon wakil gubernur nomor urut 3 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak jadi ditemani oleh Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memberikan suara di TPS 059 Muara Karang Jakarta Utara.

"Prabowo tidak hadir karena sedang di luar kota," kata Ketua Umum DPP Gerindra Suhardi di kediaman Ahok di Pluit, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan Prabowo ingin hadir dalam pencoblosan tersebut namun Prabowo sudah memiliki agenda ke Jawa Timur dan Kalimantan.

"Lagipula Prabowo itu tidak punya KTP Jakarta tapi KTP Hambalang dan masuk wilayah Bogor sehingga ia menyuruh saya menemani Ahok," kata Suhardi.

Ia mengatakan Prabowo berharap kalau pasangan cagub Jokowi-Ahok akan memenangi pemungutan suara.

"Ini merupakan awal demokrasi yang terbebas dari money politics dan ini cermin demokrasi yang baik," kata Suhardi.

Ahok berangkat dari rumah menuju TPS 059 di Muara Karang P 8 Utara No. 27, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

TPS 059 mencakup RT.05, 06, 07, 08, 09, 10 , dan 11 dan terdiri dari 580 DPT.

Ahok berangkat dari kediamannya di temani sang istri Veronika, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Suhardi, serta beberapa tim suksesnya.

Kamis, 05 Juli 2012

Gugatan 19 mahasiswa Universitas Negeri Makassar

Gugatan 19 mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) terhadap Rektor UNM Prof Arismunandar terkait SK Nomor 2190/UN36/KM/- 2011, ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar, kemarin. Surat tersebut terkait penetapan keputusan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa UNM pada 2011 lalu.

Penolakan dilakukan dengan alasan kasus tersebut masuk dalam wilayah Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN). “Asal mula timbulnya gugatan ini adalah surat keputusan tersebut sehingga yang menjadi obyek utama adalah SK rektor dan itu harus diuji. Ini masuk dalam wilayah PTUN,” kata hakim ketua Maringan Marpaung PN Makassar, kemarin.

Hakim menilai, materi gugatan mahasiswa yang menyebutkan jika pemecatan dilakukan oleh Komisi Disiplin UNM tanpa melalui pembelaan sehingga membuat penggugat tidak bisa menikmati pendidikan sesuai yang tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dinilai juga bukan menjadi wilayah PN Makassar untuk mengadili. “Pemeriksaan kasus ini tidak dapat dilanjutkan, karena semua unsur yang ada terpenuhi kalau perkara ini dalam wilayah PTUN,”ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua LBH Makassar Abdul Azis menilai majelis hakim bertindak keliru dengan menolak gugatan. Menurutnya,mahasiswa melalui LBH tidak mengajukan gugatan terhadap SK rektor yang dimakdsudkan.Akan tetapi, mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak-hak mahasiswa yang dilakukan oleh Rektor Arismunandar. “Yang kami gugat adalah tindakan rektor Aris Munandar yang melakukan pelarangan aktivitas berorganisasi, aktivitas perkuliahan yang dihentikan saat itu. Lantas nasib 19 mahasiswa yang dipecat tanpa alasan mendasar itu bagaimana ?,” tegasnya kepada SINDO, kemarin.

Abdul Aziz menegaskan pihaknya akan melakukaan banding atas putusan tersebut dengan materi gugatan yang sama di PN Makassar dan tidak hanya fokus pada SK rektor.“Waktu 14 hari akan kami manfaatkan. Kami belum memastikan kapan memori bandingnya akan kami ajukan.Yang pasti kami banding dengan putusan hakim,”tandasnya. Diketahui, perkara ini bergulir setelah 19 mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra UNM dipecat pasca munculnya lambang komunis berupa palu arit di kawasan FBS UNM Juli 2011. Tidak lama berselang,terbit SK Rektor UNM Nomor 2190/- UN36/KM/2011 tentang pemecatan 19 mahasiswa.

Mahasiswa yang dipecat itu dari berbagai angkatan mulai dari mahasiswa angkatan 2007, bahkan angkatan 2011. “Kami hanya mencari keadilan lewat jalan hukum.Tapi kami tidak punya uang seperti UNM yang bisa membeli hukum itu walaupun di pe-ngadilan,” teriak mahasiswa di luar Gedung PN Makassar usai persidangan pembacaan putusan sela majelis hakim, kemarin. Tidak hanya itu, puluhan mahasiswa yang tidak puas melakukan perusakan fasilitas PN Makassar dengan memecahkan lampu taman.Mahasiswa yang mengikuti sidang juga memaki aparat penegak hukum.
 
 
Copyright © 2015 Catatan Online All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho