Selasa, 04 September 2012

Pendaftaran Peserta Pemilu Di Tutup Tanggal 7 September

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, secara resmi mengumumkan tidak akan memperpanjang pendaftaran peserta pemilu dan akan ditutup pada 7 September pukul 16.00 WIB. "Terdapat empat keputusan yang diambil menyusul keluarnya Keputusan MK 52/2012 yang juga memberi rekomendasi kepada KPU," ujar Ketua KPU, Husni Kamil Malik, dalam konferensi pers di Jakarta.

Empat keputusan yang diambil KPU itu yakni tahapan atau sub tahapan verifikasi parpol dan proses pendaftaran berlangsung hingga 7 September. Kemudian yang kedua, parpol yang dinyatakan sudah terdaftar harus memenuhi 17 jenis dokumen yang sesuai dengan Peraturan KPU 8/2012.

"Untuk memenuhi asas keadilan yang termakhtub dalam keputusan MK, maka KPU menambah waktu persyaratan hingga 29 September bagi parpol yang terdaftar." Terakhir, parpol harus menjelaskan jika tidak bisa memenuhi ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten.

"Jadi parpol harus menjelaskan mengapa tidak bisa memenuhi persyaratan itu untuk tingkat provinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk tingkat DPP, wajib dan jika tidak terpenuhi akan gugur sebagai peserta pemilu," jelas lelaki yang mengenakan batik hijau itu.

Keputusan KPU tersebut diambil setelah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR pada Senin dan diputuskan melalui rapat pleno KPU pada Selasa. Konferensi pers itu dihadiri seluruh anggota KPU kecuali Juri Ardianto.

Mahkamah Konstitusi pada Rabu (29/8) memutuskan semua partai politik (parpol) yang akan mengikuti pemilu, baik yang sudah berada di DPR maupun yang tidak memiliki kursi di DPR, harus melakukan verifikasi yang setara dan adil karena parpol sifatnya berbadan hukum.

Menurut MK, tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilu 2009 tidak perlu diverifikasi ulang untuk dapat mengikuti pemilu 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi "parliamentary threshold" (PT) atau ambang batas harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memutuskan tidak berlakunya ambang batas sebesar 3,5 persen yang berlaku secara nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 208.

MK menilai ambang batas sebesar 3,5 persen bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum, yaitu memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
 
 
Copyright © 2015 Catatan Online All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho